Kategori: KABAR DESA

Pembuatan batik tulis Desa Pengadah ini merupakan program unggulan dari KKNT-DM Universitas Brawijaya 2019

Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna, Wan Siswandi, S.Sos membuka acara Sosialisasi Membangun Budaya Sadar Hukum Masyarakat melalui Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Ruang Rapat Kantor Bupati Natuna, Jl. Batu Sisir bukit Arai, Selasa (14/05) pagi.

Turut hadir pada acara tersebut Asisten Administrasi Umum,Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Kabag Hukum, Camat Bunguran Timur, Lurah, Kepala Desa dan Ketua BPD yang ada di Kecamatan Bunguran Timur.

Pada kesempatan tersebut Siswandi menyampaikan sosialisasi ini bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai segala ketentuan hukum yang sudah ditetapkan.

Untuk itu diharapkan kepada peserta sosialisasi agar dapat memperhatikan dengan baik pemaparan yang akan disampaikan Narasumber.

Siswandi menyampaikan bahwa, saat ini sesuai dengan Nawacita Presiden RI, Joko Widodo, Kabupaten Natuna telah ditetapkan sebagai daerah pertahanan, perikanan, wisata, migas dan lingkungan hidup. Dalam mewujudkan hal tersebut banyak hal yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Pusat diantaranya pembangunan sarana dan prasarana diantaranya Listrik, Jalan dan beberapa infrastruktur lainnya.

Lebih lanjut Siswandi menyampaikan bahwa dalam mendukung hal tersebut Pemerintah Daerah juga perlu membekali Aparatnya dengan pemahaman tentang hukum sejak sedini mungkin. Salah satu upaya yang dilakukan adalah seperti kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Bagian Hukum dengan harapan aparat pemerintahan bisa memahami segala peraturan-peraturan yang berlaku.

Pada Kesempatan yang sama,Kepala Devisi Pelayanan Hukum, Darsyad menyampaikan kegiatan ini terselenggara atas kerjasama yang sangat baik antara Pemerintah Kabupaten Natuna dengan Kanwil Kementrian Hukum dan HAM Kepri dalam upaya pembangunan hukum dan Hak Asasi Manusia di Kepulauan Riau khususnya di Kab. Natuna.

Diharapkan nantinya masyarakat khususnya pemerintah Kabupaten Natuna mempunyai pemahaman dan kesadaran hukumyang tinggi sehingga berdampak pada berkurangnya permasalahan hukum didalam masyarakat khususnya yang terjadi kepada aparatur pemerintah daerah.

Lebih lanjut Darsyad menyampaikan bahwa sosialisasi ini mengantarkan bagaimana membentuk desa/kelurahan yang sadar hukum dimana ini merupakan program Hukum dan HAM yang selanjutnya akan diadakan lomba keluarga sadar hukum Provinsi di Tanjungpinang dengan harapan Kabupaten Natuna adalah salah satu tim yang ditunjuk untuk berkompetisi dengan tim dari Kabupaten lain. (Humas-Pro/Endang)

dok.humpro (#pcs)

RILIS PERS, Nomor : 873 /IP/HUMAS-PROTOKOL/2019

Pemerintah Kabupaten Natuna menggelar rapat dan diskusi menyangkut persiapan Kegiatan Bakti Sosial diruang Rapat Kantor Bupati, jum’at (20/09) siang. Rapat di pimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna, Wan Siswandi, S.Sos, dihadiri Dandim 0318 Natuna. Wadanyon komposit, Kadis Ops Lanud Raden Sajad, Lanal Ranai, Direktur RSUD Natuna, OPD, Camat, Lurah, Kepala Desa terkait serta rombongan kegiatan Bakti Sosial.

Dalam sambutannya Siswandi menyampaikan kegiatan ini perlu di bahas bersama karna Natuna telah ditetapkan menjadi sasaran program kegiatan Bakti Sosial yang dipusatkan di Desa segeram, Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat. Berkaitan dengan itu, dirasa harus dibangun komunikasi, terutama bagi OPD maupun FKPD terkait, mengenai persiapan-persiapan teknis, seperti proses angkut berbagai fasilitas pendukung pelaksanaan kegiatan maupun keterlibatan dari berbagai pihak yang harus terkoordinasi dengan baik.

Siswandi menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu bentuk keseriusan dan komitmen dari Yayasan Tunas bakti Nusantara sebagai mitra Kemendikbud, terhadap Natuna. Oleh sebab itu, pemerintah daerah beserta seluruh unsurnya harus dapat memberikan dukungan penuh terhadap kesuksesan program tersebut.

Pada kesempatan yang sama kepala Yayasan Tunas Bakti Nusantara, Teguh Dwi menyampaikan bahwa kegiatan ini memiliki makna penting bagi masyarakat, dimana yayasan yang dipimpinnya akan menggelar berbagai bentuk pelayanan yang selama ini sulit untuk dirasakan oleh masyarakat Desa Segeram yang tergolong kategori wilayah 3 T, dengan fasilitas pelayanan masyarakat yang minim. Adapun kegiatan ini akan bekerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia untuk menggelar pelayanan kesehatan kepada masyarakat sebagai bentuk bakti kepada negeri.

Menurut Teguh, kegiatan ini memerlukan banyak persiapan, peralatan dan tenaga – tenaga yang terlibat, mengingat direncanakan peserta yang akan terlibat dalam kegiatan tersebut berjumlah kurang lebih 280 orang.

Adapun beberapa rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 s.d 25 September 2019 mendatang diantaranya, pembagian pakaian layak pakai, penyuluhan kesehatan dengan menghadirkan beberapa dokter spesialis dan dokter umum, sunatan massal dan kemah perdamaian.Peliput : Humas _Pro ( Jasipah/ #pcs )

RILIS PERS, Nomor : 960 /IP/HUMAS-PROTOKOL/2019

Kabupaten Natuna menjadi daerah pertama Se-provinsi Kepri , dimana desa nya telah 100% dialiri listrik, hal ini diawali lewat peresmian 100% desa berlistrik secara serentak, yang ditandai dengan membunyikan suara sirine oleh Plt. Gubernur Kepulauan Riau, H. Isdianto, di Jelita Sejuba, Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur, selasa (27/08) pagi.

Dengan beroperasinya suplai listrik untuk 11 desa diantaranya, Desa di Kabupaten Natuna seperti, Desa Payak, Desa Jermalik, Desa Pulau Panjang, Desa Kerdau, Desa Batu Berian, Desa Seluan Barat, Desa Kelarik Barat, Desa Selaut, Desa Sededap, Desa teluk Labuh dan Sekatung.

Isdianto berharap, dengan didukung infrastruktur listrik dan penerangan yang memadai, anak-anak kita dapat lebih mudah lagi untuk belajar dengan giat, dengan begitu dapat meningkatkan SDM di Provinsi kepulauan Riau yang handal dan berkompeten.

Isdianto juga mengajak masyarakat dan pemerintah daerah untuk bersama-sama memanfaatkan listrik ini untuk memajukan daerah, baik itu segi pengembangan sektor unggulan seperti, pariwisata, perikanan, kelautan dan pertanian maupun menciptakan lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja tempatan.

Semoga lewat peresmian ini, kebutuhan listrik bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Natuna dapat terpenuhi.

Pada kesempatan tersebut, Direktur PLN Regional Sumatera, Waluyo Kusdwihartha, menyebutkan bahwa proyek listrik ini sudah dimulai sejak tahun 2016 sampai 2019 ini.

Program 100% desa berlistrik di Natuna ini, merupakan komitmen kami untuk mewujudkan Kepulauan Riau yang terang benderang. Saat ini pihak PLN unit Ranai memiliki cadangan listrik sebesar 20 mega watt di Pulau Bunguran Besar, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir lagi menghadapi kebutuhan suplai daya listrik untuk keperluan pembangunan industri pihak investor di bidang pariwisata maupun perikanan.

Waluyo juga berharap adanya kerjasama pemerintah dan masyarakat setempat, untuk bersama- sama menjaga sterilisisasi area jaringan listrik dari ranting dan pohon, agar berkoordinasi dengan pihak PLN setempat, untuk dilakukan pembersihan.

Rangkaian peresmian ditutup dengan penandatanganan batu prasasti disaksikan oleh Bupati Natuna Drs. H. Abdul Hamid Rizal, M.Si dan FKPD Kabupaten Natuna serta, Direktur PLN Regional Sumatera, disusul dengan penyerahan bantuan CSR (Corporate Social Responsibility) berupa sarana pembangunan tempat wudhu untuk Masjid di Desa Tanjung Kumbik, serta penyerahan bantuan masing-masing 1 unit sepeda motor listrik yang ramah lingkungan oleh Plt. Gubernur Kepulauan Riau untuk SMAN 1 Bunguran Timur dan Lembaga Adat Melayu Natuna.(Humas_Pro/arf/eki).

RILIS PERS, Nomor : 941 /IP/HUMAS-PROTOKOL/2019

Bertempat di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, senin (12/8) lalu, Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal menghadiri acara Rapat Koordinasi Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa sekaligus Peluncuran Lomba Paket Wisata Tematik Desa Wisata, yang diselenggarakan oleh Kementerian Pedesaan, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi.

Hadir pada acara tersebut para staf ahli dari beberapa Kementerian, pimpinan lembaga perbankan, beberapa kepala daerah dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota dan Kepala Desa.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Natuna didampingi Kepala Dinas Pariwisata dan kebudayaan serta Plt. Kepala Dinas Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Natuna.

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Menteri Pemerintahan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Eko Putro Sanjoyo, dimana dalam sambutannya menerangkan bahwa sejauh ini pihak kementerian telah berhasil mengentaskan 6000 desa tertinggal dan transmigrasi melalui program kerja yang melibatkan beberapa kementerian.

Diantaranya Kementerian BUMN, Kementerian Pariwisata, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian PURP, Kementerian Pertanian dan Perdagangan, melalui kontribusi dalam bentuk dana desa yang disalurkan diseluruh desa di Indonesia.

Sedangkan 90 persen pemerintahan desa saat ini sedang gencar mengembangkan potensi pariwisata dengan menggunakan dana desa tersebut dan sejauh ini dirasa sangat berhasil dalam upaya pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan.

Selain itu, sampai pada tahun 2019 triwulan pertama, berkat kerjasama seluruh kementerian terkait diatas, telah berhasil mewujudkan hampir 2700 desa mandiri yang saat ini mampu menjadikan potensi desa menjadi sumber pendapatan dan belanja pembangunan.

Hal ini tidak terlepas pula dari peran serta dan kepedulian pemerintah daerah yang terus berupaya mendukung program kerja Kementerian Pemerintahan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, melalui sinergi program yang saling mendukung hal tersebut.

Selain itu, Eko Sanjoyo juga menjelaskan bahwa selama 4 tahun terakhir pemerintah telah menyalurkan dana desa sebesar 257 Triliun. Mengingat program percepatan pembangunan pedesaan dirasa cukup berhasil, pemerintah berencana akan meningkatkan alokasi anggaran tersebut menjadi 400 triliun setiap tahunnnya, dengan harapan dapat lebih memacu percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat desa.

Dirjen Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Pemerintahan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Taufiq Madjid ketika itu juga memaparkan bahwa dari dana desa yang digulirkan selama ini, tercatat 1214 desa yang berhasil mengembangkan sector pariwisata.

Pada tahun 2018 angka tersebut meningkat menjadi 1785 desa dan terakhir pada tahun 2019 semester pertama meningkat menjadi 2765 desa yang menggunakan dana desa untuk mendukung pengembangan desa wisata. (Humas_Pro/Arphan)

RILIS PERS, Nomor : 931 /IP/HUMAS-PROTOKOL/2019

FacebookTwitterSambung

Tantangan pelayanan serta penyelenggaraan pemerintahan desa seiring waktu semakin kompleks, tidak hanya terkait pengelolaan keuangan yang nilainya semakin besar, namun Kepala Desa juga harus benar-benar mampu menerapkan Undang-undang nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa , secara baik bagi mewujudkan desa yang maju, mandiri dan sejahtera.

Sedangkan tersedianya anggaran yang memadai merupakan salah satu factor penting bagi mendorong Kepala Desa untuk melaksanakan program kerja, terutama bagi pembenahan infrastruktur skala desa, pemberdayaan masyarakat maupun peningkatan kapasitas SDM di Desa.

Hal ini disampaikan Wakil Bupati Natuna, Ngesti Yuni Suprapti dalam sambutannya pada Pembukaan Rapat Kerja Pemerintahan Desa Kabupaten Natuna, Tahun 2019 yang digelar di Gedung Serbaguna Sri Serindit, Ranai, Rabu (01/08) pagi.

Kegiatan tersebut dihadiri Plt Gubernur Kepri, Isdianto, Asisten 1 Provinsi Kepri, Wakil Ketua 1 DPRD dan Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, beberapa pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, Camat, Kepala Desa dan Ketua BPD se-Kabupaten Natuna serta beberapa tokoh masyarakat.

Ngesti melanjutkan, adanya anggaran yang besar bagi mendukung pelaksanaan pembangunan desa juga diiringi dengan tanggungjawab dan pengawasan yang besar pula, oleh karenanya Kepala Desa harus terus berupaya meningkatkan pengetahuan keuangan desa dengan baik dan transparan. Sedangkan Pemerintah Daerah akan terus mendukung upaya peningkatan kapasitas perangkat desa diantaranya melalui Bimtek dan Pelatihan serta Bimbingan kepada Bendahara Desa.

Pada kesempatan tersebut, Plt Gubernur Kepulauan Riau, Isdianto dalam sambutannya sekaligus membuka secara resmi kegiatan tersebut menyampaikan bahwa, saat ini penggunaan Dana Desa menjadi perhatian khusus oleh Pemerintah Pusat dan juga dimintai pertanggung jawabannya, karena Dana Desa dikelola secara penuh oleh Pemerintah Desa.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan kepada Para Kepala Desa harus teliti dan berhati-hati dalam pengelolaannya, jangan sampai disalah gunakan terlebih lagi bagi kepentingan pribadi.

Pemerintah Provinsi akan terus mendukung sepenuhnya upaya membangun desa menuju kemandirian dan kesejahteraan, namun yang terpenting adalah kesadaran dari Kepala Desa yang sudah diberikan amanah, untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab sepenuhnya dalam melaksanakan tugas.

Pembukaan Rapat Kerja Pemerintahan Desa di Kabupaten Natuna dibuka secara resmi oleh Plt. Gubernur Kepri dengan ditandai pemukulan Gong yang disaksikan oleh seluruh undangan dan peserta kegiatan yang hadir. (Humas_P/Diana & Sri/Sofian).

RILIS PERS, Nomor : 921 /IP/HUMAS-PROTOKOL/2019

Sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan kinerja aparat desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Dukcapil Provinsi Kepulauan Riau menggelar Rapat Kerja Pemerintah Desa Provinsi Kepri di Kabupaten Natuna, Kamis (01/08/19). Plt Gubernur, Isdianto harapkan Kades dan jajaran berhati-hati dalam menggunakan dana desa.

“Dirapat kerja Pemerintah Desa ini, sesuai dengan tema nya yakni pemahaman hukum bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan juga BPD dalam meningkatkan kinerja penyelenggara pemerintahan dan pembangunan desa. Kades dan aparat desa lainnya diharapkan untuk bekerja dengan hati-hati, karena sekarang dana desa itu besar, penggunaannya harus hati-hati” ucap Isdianto saat membuka acara tersebut.

Dalam rapat yang dihadiri oleh kurang lebih 200 peserta tersebut, Wakil Bupati Natuna, Ngesti Yuni Suprapti mengatakan bahwa Pemerintah Desa adalah ujung tombak pembangunan daerah. Untuk itu, diharapkan pemerintah desa dapat bekerja maksimal sesuai dengan hukum dan ketentuan hingga menjadi desa yang maju dan mandiri.

“Tentu kita ketahui bersama bahwa beban berat ada dipundak Kepala Desa karena harus mengelola dana desa yang besar. Kita ketahui bahwa Desa merupakan ujung tombak pembangunan daerah, jika desa nya maju, mandiri maka Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi nya juga maju” tutur Ngesti.

Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala DPMD DUKCAPIL Provinsi Kepulauan Riau, Sardison dalam sambutnnya.

“Hal ini sesuai dengan nawa cita Presiden kita lima tahun lalu, yakni membangun negeri dari desa, dan Pemerintah Desa sebagai ujung tombak pemerintahan memang memegang peran penting dalam pembangunan juga kesejahteraan masyarakat” ujar nya.

Sardison juga menyampaikan bahwa, kegiatan ini merupakan forum pertama kalinya diadakan rapat kerja dengan menggabungkan antara Kepala Desa, Sekretaris Desa, Sekaligus BPD.

Diketahui bahwa kehadiran peserta kurang lebih 200 orang, Sardison mengapresiasi dan yakin bahwa aparat desa di Kabupaten Natuna memiliki semangat yang tinggi untuk menambah pengetahuan mengenai desa, dan penegakan hukum dan bagaimana memaksimalkan kinerja.

“Sebagaimana acara ini dihadiri lebih dari 200 peserta, hal ini mencerminkan bahwa keinginan aparat Pemerintah Desa ingin meningkatkan wawasan pengetahuan nya itu memang tidak diragukan lagi” kata Sardison.

(Diskominfo/Fera)