Kategori: #1berita

Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna, Wan Siswandi, S.Sos membuka acara Sosialisasi Membangun Budaya Sadar Hukum Masyarakat melalui Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Ruang Rapat Kantor Bupati Natuna, Jl. Batu Sisir bukit Arai, Selasa (14/05) pagi.

Turut hadir pada acara tersebut Asisten Administrasi Umum,Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Kabag Hukum, Camat Bunguran Timur, Lurah, Kepala Desa dan Ketua BPD yang ada di Kecamatan Bunguran Timur.

Pada kesempatan tersebut Siswandi menyampaikan sosialisasi ini bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai segala ketentuan hukum yang sudah ditetapkan.

Untuk itu diharapkan kepada peserta sosialisasi agar dapat memperhatikan dengan baik pemaparan yang akan disampaikan Narasumber.

Siswandi menyampaikan bahwa, saat ini sesuai dengan Nawacita Presiden RI, Joko Widodo, Kabupaten Natuna telah ditetapkan sebagai daerah pertahanan, perikanan, wisata, migas dan lingkungan hidup. Dalam mewujudkan hal tersebut banyak hal yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Pusat diantaranya pembangunan sarana dan prasarana diantaranya Listrik, Jalan dan beberapa infrastruktur lainnya.

Lebih lanjut Siswandi menyampaikan bahwa dalam mendukung hal tersebut Pemerintah Daerah juga perlu membekali Aparatnya dengan pemahaman tentang hukum sejak sedini mungkin. Salah satu upaya yang dilakukan adalah seperti kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Bagian Hukum dengan harapan aparat pemerintahan bisa memahami segala peraturan-peraturan yang berlaku.

Pada Kesempatan yang sama,Kepala Devisi Pelayanan Hukum, Darsyad menyampaikan kegiatan ini terselenggara atas kerjasama yang sangat baik antara Pemerintah Kabupaten Natuna dengan Kanwil Kementrian Hukum dan HAM Kepri dalam upaya pembangunan hukum dan Hak Asasi Manusia di Kepulauan Riau khususnya di Kab. Natuna.

Diharapkan nantinya masyarakat khususnya pemerintah Kabupaten Natuna mempunyai pemahaman dan kesadaran hukumyang tinggi sehingga berdampak pada berkurangnya permasalahan hukum didalam masyarakat khususnya yang terjadi kepada aparatur pemerintah daerah.

Lebih lanjut Darsyad menyampaikan bahwa sosialisasi ini mengantarkan bagaimana membentuk desa/kelurahan yang sadar hukum dimana ini merupakan program Hukum dan HAM yang selanjutnya akan diadakan lomba keluarga sadar hukum Provinsi di Tanjungpinang dengan harapan Kabupaten Natuna adalah salah satu tim yang ditunjuk untuk berkompetisi dengan tim dari Kabupaten lain. (Humas-Pro/Endang)

dok.humpro (#pcs)

RILIS PERS, Nomor : 873 /IP/HUMAS-PROTOKOL/2019

Pemerintah Kabupaten Natuna menggelar rapat dan diskusi menyangkut persiapan Kegiatan Bakti Sosial diruang Rapat Kantor Bupati, jum’at (20/09) siang. Rapat di pimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna, Wan Siswandi, S.Sos, dihadiri Dandim 0318 Natuna. Wadanyon komposit, Kadis Ops Lanud Raden Sajad, Lanal Ranai, Direktur RSUD Natuna, OPD, Camat, Lurah, Kepala Desa terkait serta rombongan kegiatan Bakti Sosial.

Dalam sambutannya Siswandi menyampaikan kegiatan ini perlu di bahas bersama karna Natuna telah ditetapkan menjadi sasaran program kegiatan Bakti Sosial yang dipusatkan di Desa segeram, Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat. Berkaitan dengan itu, dirasa harus dibangun komunikasi, terutama bagi OPD maupun FKPD terkait, mengenai persiapan-persiapan teknis, seperti proses angkut berbagai fasilitas pendukung pelaksanaan kegiatan maupun keterlibatan dari berbagai pihak yang harus terkoordinasi dengan baik.

Siswandi menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu bentuk keseriusan dan komitmen dari Yayasan Tunas bakti Nusantara sebagai mitra Kemendikbud, terhadap Natuna. Oleh sebab itu, pemerintah daerah beserta seluruh unsurnya harus dapat memberikan dukungan penuh terhadap kesuksesan program tersebut.

Pada kesempatan yang sama kepala Yayasan Tunas Bakti Nusantara, Teguh Dwi menyampaikan bahwa kegiatan ini memiliki makna penting bagi masyarakat, dimana yayasan yang dipimpinnya akan menggelar berbagai bentuk pelayanan yang selama ini sulit untuk dirasakan oleh masyarakat Desa Segeram yang tergolong kategori wilayah 3 T, dengan fasilitas pelayanan masyarakat yang minim. Adapun kegiatan ini akan bekerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia untuk menggelar pelayanan kesehatan kepada masyarakat sebagai bentuk bakti kepada negeri.

Menurut Teguh, kegiatan ini memerlukan banyak persiapan, peralatan dan tenaga – tenaga yang terlibat, mengingat direncanakan peserta yang akan terlibat dalam kegiatan tersebut berjumlah kurang lebih 280 orang.

Adapun beberapa rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 s.d 25 September 2019 mendatang diantaranya, pembagian pakaian layak pakai, penyuluhan kesehatan dengan menghadirkan beberapa dokter spesialis dan dokter umum, sunatan massal dan kemah perdamaian.Peliput : Humas _Pro ( Jasipah/ #pcs )

RILIS PERS, Nomor : 960 /IP/HUMAS-PROTOKOL/2019

Kabupaten Natuna menjadi daerah pertama Se-provinsi Kepri , dimana desa nya telah 100% dialiri listrik, hal ini diawali lewat peresmian 100% desa berlistrik secara serentak, yang ditandai dengan membunyikan suara sirine oleh Plt. Gubernur Kepulauan Riau, H. Isdianto, di Jelita Sejuba, Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur, selasa (27/08) pagi.

Dengan beroperasinya suplai listrik untuk 11 desa diantaranya, Desa di Kabupaten Natuna seperti, Desa Payak, Desa Jermalik, Desa Pulau Panjang, Desa Kerdau, Desa Batu Berian, Desa Seluan Barat, Desa Kelarik Barat, Desa Selaut, Desa Sededap, Desa teluk Labuh dan Sekatung.

Isdianto berharap, dengan didukung infrastruktur listrik dan penerangan yang memadai, anak-anak kita dapat lebih mudah lagi untuk belajar dengan giat, dengan begitu dapat meningkatkan SDM di Provinsi kepulauan Riau yang handal dan berkompeten.

Isdianto juga mengajak masyarakat dan pemerintah daerah untuk bersama-sama memanfaatkan listrik ini untuk memajukan daerah, baik itu segi pengembangan sektor unggulan seperti, pariwisata, perikanan, kelautan dan pertanian maupun menciptakan lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja tempatan.

Semoga lewat peresmian ini, kebutuhan listrik bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Natuna dapat terpenuhi.

Pada kesempatan tersebut, Direktur PLN Regional Sumatera, Waluyo Kusdwihartha, menyebutkan bahwa proyek listrik ini sudah dimulai sejak tahun 2016 sampai 2019 ini.

Program 100% desa berlistrik di Natuna ini, merupakan komitmen kami untuk mewujudkan Kepulauan Riau yang terang benderang. Saat ini pihak PLN unit Ranai memiliki cadangan listrik sebesar 20 mega watt di Pulau Bunguran Besar, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir lagi menghadapi kebutuhan suplai daya listrik untuk keperluan pembangunan industri pihak investor di bidang pariwisata maupun perikanan.

Waluyo juga berharap adanya kerjasama pemerintah dan masyarakat setempat, untuk bersama- sama menjaga sterilisisasi area jaringan listrik dari ranting dan pohon, agar berkoordinasi dengan pihak PLN setempat, untuk dilakukan pembersihan.

Rangkaian peresmian ditutup dengan penandatanganan batu prasasti disaksikan oleh Bupati Natuna Drs. H. Abdul Hamid Rizal, M.Si dan FKPD Kabupaten Natuna serta, Direktur PLN Regional Sumatera, disusul dengan penyerahan bantuan CSR (Corporate Social Responsibility) berupa sarana pembangunan tempat wudhu untuk Masjid di Desa Tanjung Kumbik, serta penyerahan bantuan masing-masing 1 unit sepeda motor listrik yang ramah lingkungan oleh Plt. Gubernur Kepulauan Riau untuk SMAN 1 Bunguran Timur dan Lembaga Adat Melayu Natuna.(Humas_Pro/arf/eki).

RILIS PERS, Nomor : 941 /IP/HUMAS-PROTOKOL/2019

Bertempat di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, senin (12/8) lalu, Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal menghadiri acara Rapat Koordinasi Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa sekaligus Peluncuran Lomba Paket Wisata Tematik Desa Wisata, yang diselenggarakan oleh Kementerian Pedesaan, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi.

Hadir pada acara tersebut para staf ahli dari beberapa Kementerian, pimpinan lembaga perbankan, beberapa kepala daerah dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota dan Kepala Desa.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Natuna didampingi Kepala Dinas Pariwisata dan kebudayaan serta Plt. Kepala Dinas Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Natuna.

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Menteri Pemerintahan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Eko Putro Sanjoyo, dimana dalam sambutannya menerangkan bahwa sejauh ini pihak kementerian telah berhasil mengentaskan 6000 desa tertinggal dan transmigrasi melalui program kerja yang melibatkan beberapa kementerian.

Diantaranya Kementerian BUMN, Kementerian Pariwisata, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian PURP, Kementerian Pertanian dan Perdagangan, melalui kontribusi dalam bentuk dana desa yang disalurkan diseluruh desa di Indonesia.

Sedangkan 90 persen pemerintahan desa saat ini sedang gencar mengembangkan potensi pariwisata dengan menggunakan dana desa tersebut dan sejauh ini dirasa sangat berhasil dalam upaya pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan.

Selain itu, sampai pada tahun 2019 triwulan pertama, berkat kerjasama seluruh kementerian terkait diatas, telah berhasil mewujudkan hampir 2700 desa mandiri yang saat ini mampu menjadikan potensi desa menjadi sumber pendapatan dan belanja pembangunan.

Hal ini tidak terlepas pula dari peran serta dan kepedulian pemerintah daerah yang terus berupaya mendukung program kerja Kementerian Pemerintahan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, melalui sinergi program yang saling mendukung hal tersebut.

Selain itu, Eko Sanjoyo juga menjelaskan bahwa selama 4 tahun terakhir pemerintah telah menyalurkan dana desa sebesar 257 Triliun. Mengingat program percepatan pembangunan pedesaan dirasa cukup berhasil, pemerintah berencana akan meningkatkan alokasi anggaran tersebut menjadi 400 triliun setiap tahunnnya, dengan harapan dapat lebih memacu percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat desa.

Dirjen Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Pemerintahan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Taufiq Madjid ketika itu juga memaparkan bahwa dari dana desa yang digulirkan selama ini, tercatat 1214 desa yang berhasil mengembangkan sector pariwisata.

Pada tahun 2018 angka tersebut meningkat menjadi 1785 desa dan terakhir pada tahun 2019 semester pertama meningkat menjadi 2765 desa yang menggunakan dana desa untuk mendukung pengembangan desa wisata. (Humas_Pro/Arphan)

RILIS PERS, Nomor : 931 /IP/HUMAS-PROTOKOL/2019

FacebookTwitterSambung